Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan distributor, jaminan, kantor regional Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan otoritas lokal untuk kinerja terbaik dalam menyebarluaskan Kredit Bisnis Rakyat (KUR) pada 2019.
Di mana tahun ini PT Bank Nasional Indonesia (BNI) T.B.K. Memenangkan gelar distributor KUR terbaik, sementara PT Jamkrindo dinobatkan sebagai penjamin KUR terbaik. BNI Digital Banking
Airlanga Hartarto, Menteri Koordinasi Ekonomi, mengatakan bahwa kebijakan pengembangan UMKM tidak hanya mempromosikan pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi ukuran kompensasi ekonomi untuk semua orang Indonesia.
Rata-rata, 5 persen pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kontribusi UMKM. Peran UMKM adalah 62,9 juta unit, menyumbang 60 persen dari PDB dan 116 juta orang di sektor UMKM.
Program KUR telah mengalami banyak perubahan dalam pengembangannya, baik rencana maupun aturan. Salah satu perubahan terbaru adalah penurunan suku bunga terakhir pada 2019, yaitu 7 hingga 6 persen pada 2020.
Kebijakan penurunan suku bunga bertujuan untuk meningkatkan volume pengeluaran KUR sebesar 36 persen dibandingkan dengan 190 triliun rupee pada tahun 2019. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mendistribusikan kembali KUR untuk lima tahun ke depan dengan tujuan 325 triliun rupee pada tahun 2024.
Ini juga didukung oleh peningkatan maksimum dalam tutup mikroakustik dari RP menjadi 25 juta RP. 50 juta per debitur. Akumulasi total atap mikro-KUR di area bisnis juga meningkat dari Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta Semua perubahan pada pedoman KUR akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.
Untuk implementasi program KUR, yang tercatat dari 2015 hingga Oktober 2019, KUR 18,3 juta atau 12 juta diutang berdasarkan NIK dengan total batas atas 460,62 triliun rupee. Khusus untuk 2019, 2019, distribusi KUR mencapai 90,9 persen dari target atau Rp127,3 triliun dari Rp140 triliun.
Perkembangan distribusi KUR yang baik juga sejalan dengan pemeliharaan kualitas KUR, yang tercermin dalam jumlah kredit bermasalah (NPL) dari KUR hingga 1,26 persen pada 2019. BNI Mobile Banking
Menko Airlangga berharap bahwa berbagai pedoman KUR yang bermanfaat bagi masyarakat akan memberi semakin banyak UMKM akses mudah, murah, dan cepat ke pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Bukan hukum. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 20 tahun 2008 berdasarkan Pasal 7 dan 8, mengindikasikan bahwa pemerintah pusat dan daerah diharapkan untuk meningkatkan lingkungan bisnis dengan menerbitkan kebijakan dukungan.
Dalam hal pendanaan, pemerintah menawarkan pendanaan sederhana dari usaha kecil yang tidak bankable hingga bisnis menengah yang tidak bankable.
Berbagai jenis pendanaan termasuk Program Kemitraan Pengembangan Lingkungan BUMN (PKBL), Pembiayaan Meeker PT PNM, Dana Revolving LPDB, Bank Wakaf Mikro (BWF), Kementerian Keuangan Usaha Kecil dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah.
